Norma KUHP Tentang Judi Slot Online

Norma KUHP Tentang Judi Slot Online

Judi Slot Online Isisoasis.us – Judi slot online merupakan situs yang cukup dikenal di masyarakat, situs ini bisa ditemukan dengan mudah di situs online. Situs ini menyajikan salah satu game online yang cukup banyak digemari ole masyarakat. Namun keberadaan situs ini memang masih sangat tabu dan juga masih banyak ancaman hukum yang menyertai setiappelaku perjudian in.

Judi sangat erat kaitannya dengan banyak aturan yang mengikat dan aturan yang memiliki banyak sanksi di masyarakat, kegiatan-kegiatan judi termasuk permainan di situs judi slot online secara diam-diam dan ilegal terus berkembang dalam berbagai bentuk.

 

Judi Kaitannya Dengan Organisasi Di Masyarakat

Walaupun permainan judi termasuk permainan di situs Judi slot online itu informal sifatnya, namun kenyataannya dilindungi oleh organisasi-organisasi dan oknum-oknum resmi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.  Tentang perjudian ini KUHP mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303.

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judiatau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata-cara.

 

Hukum KUHP Tentang Judi Slot

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariaannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. KUHP pada pasal 542 yakni: KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni:

Barang siapa ikut serta main judi termasuk permainan di situs judi slot online dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Kecuali kalu ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

 

karena dalam KUHAP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (internet gambling) semua dilakukan melalui media internet.

Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

 

Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, haruslah dicari suatu kebenaran materiil. Pencarian kebenaran materiil ini tentunya harus melalui suatu proses pembuktian, suatu proses yang paling penting dalam hukum acara pidana. Dalam hukum pidana aka nada hukuman sesuai dengan aturan yang ada, karena hukuman tentang judi merupakan salah satu hukuman pidana.

Dari isi pasal pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk permainan – permainan dengan segala jenis permainan judi tersebut.

 

Hukum Pidana Tentang Judi Online

Hukum acara pidana dalam bidang pembuktian mengenal adanya barang bukti dan alat bukti, dimana keduanya diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa

Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk dalam larangan. Adakalnya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi suatu perkumpulan tertentu. Kini pun dapat dianggap masuk larangan. Apabila misalnya dapat dibilang setiap orang dapat menjadi anggota.

 

Perjudian termasuk permainan di situs judi slot online saat ini seiring perkembangan teknologi maupun kemajuan dan lebih modren. Yang sebelumnya diatur dalam KUHP bersifat umum. Dengan adanya perjudian online yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU ITE) yang bersifat khusus maka mengesampingkan aturan yang umum.

Pengaturan cyber crime perjudian termasuk permainan di situs judi slot online kini sudah tercantum da dalam Undangundang ITE. Undang- undang ITE yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada Pasal 27 ayat (2) :Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa mendapatkan hukuman yang keras.

Inilah Larangan Bermain Judi di Indonesia yang Patut Anda Ketahui

Inilah Larangan Bermain Judi di Indonesia yang Patut Anda Ketahui

http://202.95.10.10/ – Bermain judi merupakan salah satu permainan yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, hal ini dikarenakan permainan taruhan yang satu ini telah dimainkan sejak dulu sebelum para penjajah datang ke Indonesia. Perjudian di Indonesia di awali dari para dukun yang pada saat itu selalu diandalkan untuk meramal sebuah kejadian yang akan datang. Dalam melakukan hal ini biasa para dukun menggunakan alat-alat ramalan yang berupa batu, tongkat, dan tulang hewan.

Kemudian setelah para penjajah mulai datang ke Indonesia, permainan judi ini semakin berkembang yang ditandai dengan banyaknya jenis permainan judi yang dibawa oleh para penjajah seperti permainan judi kartu, permainan judi domino, dan permainan judi dadu. Perlu Anda ketahui bahwa di tahun 1620 pada saat VOC mulai berkuasa di Nusantara, mereka mengizinkan orang-orang Tionghoa untuk membuka sebuah rumah judi. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi ini.

Dari sanalah permainan judi mulai diminati oleh banyak orang sampai saat ini meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang telah melarang permainan ini untuk dimainkan. Namun tahukah Anda sebelum adanya larangan bermain judi di Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri pernah melegalkan permainan ini di Jakarta yaitu pada masa pemerintahan Ali Sadikin. Adapun alasan dari Ali Sadikin dalam melegalkan permainan ini yaitu untuk pembangunan. Oleh karena itu diaturlah sebuah perundang-undangan No. 11 Tahun 1957, dimana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki izin untuk melakukan pemungutan pajak izin perjudian.

Namun perizinan perjudian ini hanya dikhususkan kepada para pengusaha Cina saja. Mengapa demikian? Hal ini karena permainan judi dianggap sebagai suatu budaya yang berasal dari Cina. Adapun pengusaha Cina yang pada saat itu diberikan izin untuk membuka kasino yaitu Yo Putshong dan Apyang. Nah sejak saat itulah para pemain judi yang sebelumnya sembunyi-sembunyi ketika memainkan permainan judi mulai bermunculan.

Tentunya tidak adanya peraturan mengenai larangan bermain judi http://202.95.10.10/ di Indonesia ini mendapatkan kecaman dari beberapa pihak terutama kaum Muslim. Tetapi dampak secara finansialnya sangat menguntungkan untuk melakukan pembangunan di wilayah Jakarta. Jika pada saat sebelum pemerintah melakukan pelegalan terhadap permainan judi, anggaran untuk pembangunan wilayah Jakarta hanya sebesar 66 juta saja. Lain halnya ketika sudah keluar undang-undang mengenai pelegalan permainan judi, anggaran pembangunan yang dihasilkan melonjak sangat tinggi yaitu lebih dari 1000%. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, pemerintah Jakarta telah mendapatkan anggaran sebesar 89 miliar.

Pelegalan permainan judi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta saja, pada tahun 1960 di Surabaya muncullah suatu jenis permainan lotre yang disebut dengan Lotto atau Lotre Totaliastor. Permainan ini dilegalkan secara resmi oleh pemerintah daerah Surabaya yang bertujuan untuk melakukan pemungutan dana dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional yang ke-7 di Surabaya.

Awal Mula Pelarangan Judi di Indonesia

Setelah beberapa daerah di Indonesia melegalkan permainan judi di Indonesia, di tahun 1965 permainan judi ini sempat terhenti. Hal ini dikarenakan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1965. Keputusan presiden ini menyatakan bahwa permainan judi termasuk lotre ini merupakan sebuah permainan yang sangat merusak moral bangsa sehingga termasuk ke dalam kategori subversi. Nah inilah awal mula adanya larangan bermain judi di Indonesia.

Pada akhirnya pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penertiban perjudian yang dicantumkan dalam UU No. 7 Tahun 1974. Sehingga seluruh praktek perjudian yang ada di Indonesia resmi di hapuskan karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan tentunya agama.

Selain UU No. 7 Tahun 1974, peraturan perundang-undangan mengenai larangan bermain judi di Indonesia ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 dan juga pasal 303 bis. Berikut ini penjelasannya!

KUHP Pasal 303

Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa bagi siapapun yang sengaja memberikan kesempatan atau bahkan menawarkan bermain judi kepada orang lain maka akan diancam dengan hukuman pidana kurungan penjara selama sepuluh tahun atau membayar denda sebanyak 25 juta rupiah.

KUHP Pasal 303 bis

Setelah Pasal 303 KUHP di resmikan, aturan mengenai larangan bermain judi di Indonesia ini kemudian diperbaharui dengan diresmikannya KUHP pasal 303 bis. Pasal ini menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan permainan judi baik itu yang diadakan di jalan umum ataupun di pinggiran jalan yang dilalui oleh khalayak ramai maka akan dikenakan pasal ini dengan ancaman hukuman penjara selama empat tahun dan membayar denda sebanyak 10 juta rupiah.

Nah, KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis ini tidak diterapkan begitu saja namun didasarkan dengan perbuatan judi yang telah dilakukan, Misalnya bagi orang yang mengadakan permainan judi maka akan dihukum dengan KUHP Pasal 303. Sementara itu bagi orang yang hanya ikut dalam permainan tersebut tanpa mengadakan permainan judi maka akan dijerat dengan KUHP Pasal 303 bis.

Perlu Anda ketahui bahwa peraturan mengenai larangan bermain judi saat ini terus diperbaharui. Hal ini dikarenakan permainan judi yang terus berkembang, dimana permainan ini bisa dilakukan secara online. Maka dari itu pemerintah sudah menyiapkan aturan khusus mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

Hukum Pidana dan Denda Pelaku Judi Slot Online

Hukum Pidana dan Denda Pelaku Judi Slot Online

desireeficker.com – Judi slot online di Indonesia belakangan ini marak terjadi melalui situs-situs yang bisa diakses di internet. Perjudian dalam bentuk konvensional yang biasa dilakukan secara langsung pun, di era digital ini bisa dimainkan hanya melalui gawai di genggaman saja. Banyaknya pilihan game dan kemudahan transaksi membuat perjudian virtual ini berhasil menjerat banyak pemain.

Namun hal ini bukan berarti seorang pemain judi bisa aman dari razia pihak berwajib. Kita ketahui bahwa polisi juga memiliki tim siber, yakni ditujukan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sebab judi slot online termasuk ke dalam cyber crime atau kejahatan siber yang tak hanya bisa menghancurkan finansial pemainnya, namun juga kehidupan sosial dan mentalnya.

 

Statistik Perjudian di Indonesia

Dalam situs resmi kominfo.go.id, Kementrian Komunikasi dan Informatika mencantumkan data statistik jumlah aduan perjudian pada bulan Maret, yaitu sebanyak 8.123. Sedangkan total keseluruhannya, mencapai 194.170. Kementrian juga mengungkapkan tentang sulitnya saat ini melakukan blokir terhadap situs-situs perjudian online 88csn.

Hal itu dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh jejaring bandar-bandar penyedia jasa perjudian begitu kuat dan menggunakan server dari negara lain. Sulitnya proses pemblokiran juga dimungkinkan karena situs-situs tersebut dilindungi oleh negara yang bersangkutan, sehingga pihak Kominfo tidak memiliki akses yang bebas.

 

Judi slot online, hanyalah salah satu dari banyak sekali jenis perjudian online. Banyak dari penyedia modal-modal besar di belakang layar yang terus menyuplai dana untuk mengembangkan bisnisnya, dengan menyediakan berbagai macam pilihan game, seperti poker, domino qiu qiu, rolet, dan lain-lain.

Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk semakin tegas dalam menindak hukum siapapun yang terlibat dengan aktivitas perjudian online. Jika kegiatan ilegal ini didukung oleh negara lain secara sembunyi-sembunyi, tentunya pihak Kementrian Luar Negeri, Imigrasi, Bea Cukai, PPATK, bahkan polisi ASEAN harus bekerja sama untuk membasmi perjudian online dari akar-akarnya.

 

Pasal-Pasal yang Mengatur Perjudian Online

 

Lalu bagaimana negara mengatur soal judi slot online dan bentuk lain dari perjudian ini? Ada beberapa pasal-pasal yang telah disahkan oleh negara untuk menangani kasus-kasus perjudian di Indonesia. Diantaranya:

 

  1. Pasal KUHP

Dalam KUHP, ada pasal khusus yang menyebutkan tentang aturan yang melarang keras perjudian. Salah satunya adalah pasal 303 ayat 1, yang menyebutkan tentang ancaman bagi siapapun yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi untuk dimainkan, atau dijadikan sebagai mata pencaharian. Pasal 3030 bis ayat 1 juga memperjelas larangan berjudi yang diadakan di tempat-tempat umum.

 

  1. UU ITE

Meskipun UU ITE sering terdengar dan dibahas ketika ada kasus pencemaran nama baik atau hoax yang dilakukan di dunia maya, namun undang-undang ini juga memuat sanksi-sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelanggar pasal perjudian online. Diantaranya adalah pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan tentang seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuka akses perjudian.

Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan tentang pihak-pihak tertentu yang berhak menjadi penyidik di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Hukuman bagi Pelanggar Pasal Perjudian

Berdasarkan KUHP pasal 303 ayat 1, seseorang bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan dengan dua puluh lima juta rupiah. Pada pasa 303 bis ayat 1, juga dinyatakan bahwa seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana penjara empat tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah.

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pemain, bandar atau agen, dan semua orang yang terlibat dalam praktik judi berdasarkan UU ITE, dalam hal ini termasuk judi slot online, akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.

 

Demikian tadi adalah beberapa hukuman pidana dan denda yang bisa menjerat seseorang yang terlibat dalam judi slot online dan jenis game perjudian yang lain. Seseorang bisa saja mendapatkan pasal berlapis, apalagi jika perjudian diiringi dengan bentuk kriminalitas yang lain seperti penipuan, kekerasan, hingga pengaruh obat-obatan terlarang. Sekian, semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda.